Kematian Mahasiswi Akbid Siantar, Orangtua Korban Minta Otopsi Ulang

8 November 2007

SIANTAR – Misteri kematian Dewi Purwanti (19), mahasiswi tingkat II Akademi Kebidanan (Akbid) Jalan Pane Siantar, sampai saat ini belum menunjukkan titik terang. Pihak keluarga, melalui orangtua korban yaitu Tugiman dan Sulastri, merasa bahwa kematian putrinya terkesan ditutup-tutupi dan sampai saat ini belum ada jawaban pasti yang diterima pihak keluarga.
Kematian Dewi terjadi pada Selasa 16 Oktober 2007 lalu. Saat itu dia diajak jalan-jalan ke Parapat oleh sang pacar bernama RN (22), seorang anggota TNI berpangkat praka yang bertugas di salah satu kesatuan TNI di Siantar. Saat membawa mayat Dewi ke rumah orangtuanya, RN mengaku bahwa mereka mengalami kecelakaan sepeda motor. Namun saat hendak dimakamkan, pihak keluarganya mendapati sejumlah kejanggalan. Akhirnya mayat Dewi lalu dibawa ke RSU Djasamen Saragih Siantar untuk divisum.
Ternyata hasil visum mengatakan di tubuh Dewi ditemukan luka penganiayaan seperti leher memerah bekas cekikan, mata sebelah kiri biru, dan bibir pecah. Selain itu bahu kanan dan kiri didapati bekas cakaran, kepala belakang dan kening pecah karena bekas pukulan benda tumpul. Kejanggalan lainnya, saat membawa mayat Dewi ke rumah, RN mengaku juga mengalami patah kaki. Namun, saat diperiksa di RSU Djasamen Saragih, RN ternyata tak mengalami patah kaki melainkan luka di punggung. Selain itu, kepada Tugiman, RN mengaku kecelakaan terjadi karena mereka menabrak truk yang sedang berhenti. Anehnya, sepeda motor mereka justru mengalami pecah lampu belakang. Sangat tidak logis jika menabrak truk namun yang pecah lampu belakang.
“Kamipun mengetahui dia sudah meninggal setelah menghubungi HP-nya, padahal di dalamnya ada nomor ayahnya. Mengapa tidak diberitahu kalau memang anak kami sudah tiada?” ujar Sulastri dengan sedih.
“Jelas ini sebuah kejanggalan untuk itu kami meminta agar dilakukan autopsi ulang.Apa sebenarnya penyebabnya agar arwahnya tidak penasaran dan tenang di sana,” tandasnya. Tugiman mengatakan kesatuan tempat RN bertugas sudah datang sebanyak lima kali ke rumah mereka setelah Dewi dikuburkan. Terakhir, Selasa (6/11) malam, dua orang anggota TNI datang ke rumah tersebut dan menanyakan kapan peringatan 40 hari meninggalnya Dewi. Mengenai keterangan dari Denpom yang menyatakan kesimpulan sementara adalah kecelakan, Tugiman mengaku mereka belum dapat menerima kesimpulan tersebut.
“Saya berharap kiranya Pangdam I Bukit Barisan ikut mendesak pihak penyidik untuk menuntaskan kasus ini,” katanya. Memang hasil konfirmasi koran ini kepada komandan kesatuan tempat RN bertugas, Kapten Harton, yang dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (6/11) mengatakan bahwa kasus itu sedang diproses di Denpom dan bagaimana hasilnya dia menyarankan sebaiknya ditanyakan pada Denpom. Secara terpisah Wadan Denpom Mayor Hampa saat dihubungi menjelaskan bahwa RN sudah ditahan dan sedang diperiksa di Denpom. Hasil penyelidikan sementara murni karena kecelakaan lalu-lintas.
“Ini kita simpulkan berdasarkan keterangan beberapa saksi, hasil olah TKP dan bukti visum dari korban,” kata Hampa.
Ia menambahkan sampai saat ini belum ada penyelidikan yang mengarah pada pembunuhan. Menyangkut permintaan orangtua korban yang mengatakan kematian anaknya tidak wajar, Hampa menjelaskan wajar saja jika ada permintaan dari orangtua bersangkutan agar dilakukan penyelidikan selanjutnya.
“Pertama kali saya lihat sepertinya ada kecurigaan atas kematiannya namun setelah kita lakukan penyelidikan, masih mengacu pada kecelakaan kecuali ada bukti yang baru,” tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa itu masih kesimpulan sementara namun tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan lanjutan jika ada bukti tambahan yang mengarah pada pembunuhan seperti permintaan kedua orang tua korban karena sampai saat ini penyelidikannya masih berlangsung.
Kemarin, wartawan menelusuri lokasi kecelakaan seperti yang disebutkan RN, di depan Klinik Bio Jalan Lintas Parapat, Kecamatan Dolok Panribuan.
Beberapa warga yang ditanyai mengatakan sekitar 16 Oktober lalu memang benar ada kecelakan di lokasi tersebut.
“Waktu itu hujan deras, kami mendengar ada suara minta tolong. Namun kami sama sekali tidak mendengar ada suara benturan seperti tabrakan,” ujar salah seorang warga yang tak mau disebut namanya.
Sementara itu saat ditanyai, petugas polisi di Polsek Dolok Panribuan, mengaku tak ada laporan kecelakaan pada waktu dan jam terjadinya kejadian.
Tugiman mengatakan keyakinan mereka bahwa putrinya dibunuh semakin kuat setelah arwah Dewi masuk dalam mimpi temannya bernama Ana (20) yang tinggal di Kisaran. Kepada Tugiman, Ana menceritakan bahwa Dewi datang dalam mimpinya pada Jumat (2/11) malam lalu.
“Menurut Ana, dalam mimpi itu Dewi mengatakan ‘kenapa ya, abang itu tega benar samaku. Kepalaku dibenturkan ke tembok berkali-kali, bibirku ditonjok, rasanya sakit sekali,” jelas Tugiman menirukan cerita Ana.
Menurut Tugiman, Ana sempat bertanya dimana kamu disiksa, namun Dewi tak mau menyebutkan lokasinya. Dewi hanya mengatakan sedang diajak jalan-jalan ke suatu tempat tapi tidak sampai ke tujuan. “Betapa sedihnya kami mendengar cerita Ana itu. Kami yakin itu sebuah petunjuk,” kata Tugiman.(***)

Pengelolaan Keuangan Pemko Siantar Sangat Buruk!!

8 November 2007

SIANTAR-Perbaikan LKPj Walikota RE Siahaan tahun 2006 dinilai tidak dilakukan secara serius dan bertanggung jawab. Ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan, Selasa malam (6/10). Sidang yang dimulai sekitar pukul 21.45 Wib itu dipimpin Ketua DPRD Lingga Napitupulu Bc.Eng, Wakil Ketua Ir Saud Simanjuntak dan Syirwan Hazzly Nasution dan diikuti 20 orang anggota DPRD yang hadir.
Tampak hadir Walikota Ir RE Siahaan, Pelaksana Sekda Drs James Lumbangaol, para asisten, Kepala Dinas dan Kabag. Sidang yang berlangsung sekitar lima belas menit itu hanya membacakan hasil rekomendasi terhadap LKPj walikota. Sebelumnya DPRD pada 14 September 2007 telah meminta walikota untuk mengadakan perbaikan LKPj yang telah disampaikan. Ada beberapa point dalam penyampaian LKPj itu dirasa kurang lengkap.
Namun sampai rekomendasi yang diberikan oleh DPRD tersebut dilakukan, Pemko belum juga menyerahkan perbaikan LKPj yang diminta oleh DPRD. Paripurna kali ini merupakan kelanjutan rapat internal DPRD terhadap rekomendasi perbaikan LKPj. Acara sempat molor dari waktu yang ditentukan bahkan eksekutif harus menunggu beberapa jam sebelum putusan DPRD final.
Hasil rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Sekwan Mag Muis Manjerang. Dalam hasil rekomendasi itu DPRD menyoroti lima hal, yakni kebijakan umum anggaran pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemrintahan untuk ditindaklanjuti walikota.
“Rekomendasi ini diberikan setelah menelaah dokumen LKPj dan peninjauan lapangan oleh tim yang dibentuk oleh DPRD Siantar,” katanya. Dalam kebijakan umum pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD 2006, DPRD menilai banyak program kebijakan yang tidak terealisasi walaupun anggarannya telah disetujui. Contohnya optimalisasi terminal Tanjung Pinggir, penyelesaian pembebasan tanah Tanjung Pinggir, pelebaran jalan Pdt.J.Wismar Saragih, revisi tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana untuk SMA Negeri 5, perubahan peruntukan daerah pertanian jadi pemukiman, pembangunan eskalator dan rusunawa (rumah susun sewa), penataan pedagang kaki lima dan taman bunga serta pembangunan tempat pemakaman umum.
Sementara itu mengenai pengelolaan keuangan daerah, DPRD menilai sangat buruk hal ini sesuai dengan temuan BPK. Diminta juga pada walikota agar menindak SKPD-SKPD yang tidak memenuhi target pendapatan agar ditindak tegas. “Agar walikota melaukan perhatian intensif mengenai bantuan keuangan harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan jangan seperti tahun-tahun yang lalu serta menaati paket UU reformasi keuangan negara,” jelas Muis. Lebihlanjut Muis membaca surplus anggaran harus sesuai dengan prinsip anggaran dan tidak terjadi selama ini dikatakan surplus anggaran padahal banyak proyek dari program SKPD yang tidak terealisasi. Menyangkut desentralisasi DPRD meminta walikota agar meningkatkan kinerjanya karena banyaknya program SKPD yang tidak terlaksana ditambah temuan proyek di lapangan yang dikerjakan melewati tahun anggaran 2006.
Selain itu DPRD juga meminta agar jajaran direksi PDAM Tirtauli mewujudkan visi dan misinya serta perhatian serius walikota khusus untuk jasa medik di RSU Djasamen Saragih. Sedangkan tugas pembantuan yang masih banyak belum terlaksana agar ditindaklanjuti walikota. Terkait tugas umum pemerintahan diminta agar segera merealisasikan tukar menukar SMA Negeri 4 dan ruilslag RSUD kota Siantar.
Selesai pembacaan rekomendasi dilanjutkan penandatangan rekomendasi oleh pimpinan dewan dan diserahkan pada walikota. Sebelum penyerahan ada beberapa anggota dewan yang minta jaminan apakah hasil rekomendasi itu tidak akan dirombak seperti perbaikan DPRD kemarin dan penyerahan disertai surat pengantar resmi dari DPRD. Menanggapi hal itu Lingga mengatakan bahwa hasil rekomendasi itu tidak satupun akan dirubah dan sesuai dengan hasil rapat internal DPRD.(***)

Kabupaten Induk Lebih Luas, Penduduk Lebih Sedikit

8 November 2007

SIMALUNGUN- Kepala Kantor (Kakan) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simalungun Ir Hulman Siagian melalui Kasi Statistik Sosial Bahar Arif Lubis di kantornya, Rabu (7/11) mengatakan hasil kajian indikator variabel syarat pemekaran yang dilakukan telah memenuhi syarat dan bahkan menjadi tiga kabupaten pun sangat layak dimekarkan.
“Hasil kajian kita dari setiap intansi pemerintahan, indikator hasil sangat layak untuk dimekarkan,”ujar Bahar.Ia mengaku sangat mendukung pemekaran Simalungun dengan tujuan kepuasan masyarakat dan bukan untuk kepentingan politik.
Kabupaten induk yang berada di hulu mulai dari Kecamatan Silimakuta sampai ke Kecamatan Raya Kahean berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pihaknya memiliki wilayah seluas 2.255,06 km2 dengan jumlah penduduk 287.391 jiwa, sementara daerah hasil pemekaran yang berada di Timur mulai dari Kecamatan Tapian Dolok sampai Kecamatan Ujung Padang memiliki luas wilayah 2.131,35 km2 dengan jumlah penduduk 553.807 jiwa.
“Daerah Kabupaten Simalungun Hataran jumlah penduduknya lebih padat, jadi yang berminat menjadi kepala daerah di sana harus siap-siap memprogramkan Keluarga Berencana secara teratur,”ujarnya seraya tertawa.
Lebih lanjut Bahar mengatakan bahwa hasil sensus yang dilakukan dalam tahun 2006 yang lalu, bahwa dalam soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah atas maupun bawah saling menutupi segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seperti daerah Kabupaten Simalungun selaku daerah induk dalam soal area lahan perkebunan sangat unggul dalam perkebunan karet, dan perkebunan kopi sementara daerah kabupaten Hataran unggul dalam areal perkebunan rakyat sawit dan kakao, dengan rincian daerah induk memiliki luas wilayah perkebunan sawit 1659,26 Hektar, perkebunan karet 9.763,30 hektar, perkebunan kakao 1804,18 hektar dan perkebunan kopi 5.076,57 hektar.
“Luas area perkebunan itu sudah termasuk tanaman yang menghasilkan dan tanaman yang tidak menghasilkan,”ujarnya seraya menjelaskan bahwa setiap perkebunan pasti ada tanamannya yang tidak berhasil seperti sawit jantan. Sementara itu luas area perkebunan di kabupaten Hataran terdapat perkebunan Sawit seluas 23.322,80 hektar, perkebunan Karet seluas 2.522,2 hektar, perkebunan kakao seluas 3.406,41 hektar dan luas area perkebunan kopi 71,15 hektar. “Jika ditotal seluruh luas, perkebunan rakyat banyak terdapat di kabupaten Hataran,”katanya.

Disubsidi Rp 7,3 M Per Tahun
Kajian pemekaran daerah Simalungun makin mendalam dan tim kajian tekhnis telah disempurnakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 129 Tahun 2000 dan asset yang dimiliki Pemkab Simalungun telah diaudit kembali oleh panitia dengan tujuan tehknis pemekaran dapat berjalan sebaik mungkin.
Hal itu dikatakan oleh Seketaris Panitia Khusus (Pansus) pemekaran DPRD Simalungun Ir H Iskandar Sinaga di ruang sidang Pimpinan DPRD Simalungun, Rabu (7/11). Dikatakan kajian tekhnis telah dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang terkait dalam pemekaran sebagai dasar hukum. Setiap daerah sudah tidak terdapat masalah seperti Kecamatan Hatonduhan sudah menerima mereka sebagai batas wilayah antara daerah induk dan daerah baru.
Iskandar juga menuturkan bahwa seluruh asset yang dimiliki Pemkab Simalungun telah diaudit dan telah direkapitulasi panitia yang bertujuan untuk dokumen Pemda Simalungun dan jika ada asset Pemkab Simalungun yang direncanakan untuk dijual maupun ruilslag (tukar guling, red) maka harga nominal nilai jualnya akan dibagi dua dengan dengan rincian 60% untuk daerah induk dan 40% untuk daerah pemekaran.
“Hal itu yang akan kita rekomendasikan agar semuanya transparan,”ujarnya seraya menambahkan dengan terjadinya pemekaran yang secara aklamasi Kantor DPRD dan Kantor Bupati Simalungun di Jalan Sangnawaluh km 3,5 secara bertahap akan tidak terpakai lagi dan hal ini harus dibahas sebaik mungkin agar masalah tidak timbul dikemudian hari.
Lebih lanjut, Iskandar mengatakan dana dukungan daerah induk kepada daerah Kabupaten Simalungun Hataran telah disepakati oleh BP2S dan LP2S yakni Rp 7,5 miliar setiap tahun, dan dana dukungan ini akan direkomendasikan kepada Pemda Simalungun selama 3 tahun.
“Anggaran subsidi itu kita ambil dengan dasar 1% dari total APBD, karena total APBD Pemda Simalungun setiap tahun sebesar Rp 750 miliar,”ujarnya sembari mengatakan dana dukungan tersebut sangat kecil dan hal ini hanya sebuah garansi saja.(***)

Pengurus AKLI Siantar Dituding Gunakan Materai Bekas

8 November 2007

SIANTAR-Beberapa perusahan yang begerak di bidang pemasangan instalasi listrik bagi pelanggan yang baru dan bergabung dalam organisasi Assosiasi Kontraktor Listrik (AKLI) Siantar-Simalungun merasa kecewa. Pasalnya pengurus AKLI diduga menggunakan materai bekas dalam surat jaminan instalasi untuk pemasangan jaringan baru.
Seharusnya surat jaminan harus mengunakan materai baru atau Rp 6000, tidak boleh mengunakan materai bekas dan untuk mendapatkan surat jaminan instalasi, anggota harus mendatangani surat jaminan instalasi dan disampaikan pengurus serta yang boleh mengeluarkan surat jaminan dan mengunakan materai hanya DPC AKLI atau pengurus.
Hal itu dikatakan Direktur CV Dwi Karya Ir SM Simangunsong yang juga mantan sekretaris AKLI , Rabu (7/11) di Jalan Raiders Pematangsiantar. Dikatakan suatu perusahaan instalasi di dalam pemasangan jaringan baru harus menjaminni pelanggan dengan membuat surat jaminan instalasi mengunakan materai baru atau materai 6000 kepada Perusahan Listrik Negara (PLN) supaya mengalirkan atau difungsikan arus listrik.
Diduga seseorang di AKLI Siantar-Simalungun menggunakan materai bekas atau materai yang pernah dipakai lebih dari sekali didalam surat jaminan instalasi.Ditengarai pengunaan materai bekas sudah berlangsung lama tapi diketahui kira-kira sudah sebulan yang lalu sekitar tanggal 25 Oktober 2007 lalu.”Yang mendapatkan informasi serta sudah menyatakan bersedia menjadi saksi saudara Direktur UD Citra T Simanjuntak,”jelas Simangunsong.
Menurutnya dalam hal ini PLN kebobolan dalam mengevaluasi data, karena tindakan itu negara sudah dirugikan.”Anggota juga dirugikan sebab kita membeli materai baru,dan apabilah seseorang mengunakan materai bekas disebutkan tindakan kejahatan dan dituntut 7 tahun . Itu sudah diatur dalam UU dan kita juga telah laporkan permasalahan ini ke ketua DPD AKLI Sumatera Utara Roland Siahaan,”unagkapnya. DPD akan melakukan konfirmasi kepada DPC AKLI Pematangsiantar dan apabila itu terbukti DPD berprinsip siapapun yang terlibat pidana tidak akan ditoleransi atau dilindungi.
Hal senada disampaikan Direktur CV Haluan Baru R Sitorus yang menyebutkan setelah dirinya mendapatkan informasi ada pengurus AKLI menggunakan materai bekas langsung melakukan cek dan ricek ke PLN Pematangsiantar. “Ketika melihat surat jaminan instalasi di PLN, memang menggunakan materai bekas bahkan sudah berulang kali,”ujarnya.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Wakil Sekretaris DPC AKLI Pematangsiantar Barton Gultom, ia membantah serta mengatakan pengurus tidak pernah atau tidak ada mengeluarkan maupun mengunakan materai bekas atau yang sudah pernah dipakai lebih dari sekali.” Kalaupun pihak pengurus AKLI mengunakan materai 3000 itupun dua sekaligus, sekali lagi kami katakan pengurus AKLI tidak pernah mengunakan materai bekas,”tegasnya.(***)

Orangtua Korban Temukan Beberapa Kejanggalan, Kematian Mahasiswi Akademi Kebidanan Siantar, Kecelakaan atau Dibunuh?

7 November 2007

SIANTAR – Kematian Dewi Purwanti (19), mahasiswi tingkat II Akademi Kebidanan (Akbid) Jalan Pane Siantar, yang meninggal 16 Oktober lalu, sampai sekarang masih menyimpan misteri. Apakah kematiannya karena kecelakaan atau dibunuh? Saat ditemui di kediamannya di Kampung Jawa, Desa Baja Dolok, Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun, Selasa (6/11), orangtua korban, Tugiman (47) dan Sulastri (38), mengatakan kematian putrinya itu masih tanda tanya.“Kami curiga dengan kematiannya. Ini sesuai dengan hasil visum yang membuktikan dia meninggal karena dianiaya,” kata Tugiman.
Tugiman lalu bercerita tentang kronologis kejadian yang terjadi pada Selasa 16 Oktober 2007 tersebut. Menurut Tugiman, Dewi hari itu diajak jalan-jalan ke Parapat oleh sang pacar yang terakhir diketahui bernama Praka RN (22), anggota TNI yang bertugas di salah satu kesatuan TNI di Siantar.
Mereka berjanji untuk bertemu di Simpang Nagojor dan pergi dengan menggunakan sepda motor. Sorenya karena tak kunjung pulang, orangtua Dewi menghubunginya melalui HP. Namun bukan Dewi yang menjawab melainkan orang lain yang mengatakan anaknya telah meninggal di rumah sakit.
Akhirnya Dewi diantar dengan mobil yang dikawal beberapa orang anggota TNI, termasuk RN. “Kami tanya RN, ada apa dengan anak saya dan dia menjawab bahwa mereka mengalami kecelakaan karena menabrak truk yang berhenti sehingga menewaskan anak kami,” jelas Tugiman.
Saat itu RN bahkan mengaku mengalami patah kaki akibat kecelakan itu. Saat itu orangtua Dewi hanya bisa pasrah menerima kematian Dewi.
Keesokan harinya, pada saat akan dikubur, pihak keluarga Dewi curiga dengan kematian Dewi karena menemukan bekas penganiayaan di tubuh Dewi. Karena menemukan kejanggalan akhirnya keluarga sepakat agar diadakan visum. Jenasah Dewi akhirnya dibawa ke Rumah Sakit dr Djasamen Saragih untuk divisum.
Ternyata hasil visum mengatakan di tubuh Dewi ditemukan luka penganiayaan seperti leher memerah bekas cekikan, mata sebelah kiri biru, dan bibir pecah. Selain itu bahu kanan dan kiri didapati bekas cakaran, kepala belakang dan kening pecah karena bekas pukulan benda tumpul.
Pada saat itu RN juga ikut divisum dan ternyata kakinya tidak patah seperti pengakuannya pada orangtua korban.
Anehnya, kata Tugiman, saat divisum RN hanya mendapat luka punggung sebanyak 4 jahitan dan sepeda motor yang dikendarai hanya mengalami pecah lampu belakang. Akhirnya pada 18 Oktober 2007 orangtua korban mengadu pada Denpom Siantar atas kejanggalan tersebut. “Kami minta agar kasus ini ditindaklanjuti dan meminta kebenaran karena berdasarkan hasil visum ada keanehan,” ujar Tugiman.
Dia juga mengatakan bahwa pada saat dilakukan visum banyak wartawan yang datang untuk meliput tapi tidak ada satupun yang menerbitkannya sesuai hasil visum tersebut. Sebelumnya orangtua korban hanya dua kali bertemu dengan Roby karena diajak oleh Dewi. “Saya tanya, apakah itu pacar kamu, Dewi menjawab hanya abang angkatnya, dan kami tidak curiga saat itu,” ungkapnya.
Sementara itu komandan kesatuan tempat RN bertugas, Kapten Harton, yang dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (6/11) mengatakan bahwa kasus itu sedang diproses di Denpom dan bagaimana hasilnya dia menyarankan sebaiknya ditanyakan pada Denpom. Secara terpisah Wadan Denpom Mayor Hampa saat dihubungi menjelaskan bahwa RN sudah ditahan dan sedang diperiksa di Denpom. Hasil penyelidikan sementara murni karena kecelakaan lalu-lintas.
“Ini kita simpulkan berdasarkan keterangan beberapa saksi, hasil olah TKP dan bukti visum dari korban,” kata Hampa.
Ia menambahkan sampai saat ini belum ada penyelidikan yang mengarah pada pembunuhan. Menyangkut permintaan orangtua korban yang mengatakan kematian anaknya tidak wajar, Hampa menjelaskan wajar saja jika ada permintaan dari orangtua bersangkutan agar dilakukan penyelidikan selanjutnya.
“Pertama kali saya lihat sepertinya ada kecurigaan atas kematiannya namun setelah kita lakukan penyelidikan, masih mengacu pada kecelakaan kecuali ada bukti yang baru,” tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa itu masih kesimpulan sementara namun tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan lanjutan jika ada bukti tambahan yang mengarah pada pembunuhan seperti permintaan kedua orang tua korban karena sampai saat ini penyelidikannya masih berlangsung.(***)

Polres Simalungun Belum Bisa Tentukan Tersangka CPNS Gate 2005

7 November 2007

SIANTAR-Kapolres Simalungun AKBP Rudi Hartono SH, SIK meminta masyarakat Pematangsiantar bersabar dan diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus CPNS Gate 2005. Hal itu disampaikannya dalam temu pers di ruangan Kapolres Simalungun, Selasa (6/11) sekira pukul 09.00 WIB.
Menurut Rudi Hartono, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 33 orang di antaranya 19 orang CPNS yang diluluskan walau tidak menang dan tidak ikut seleksi. berikut 14 orang panitia. Sementara dari hasil pemeriksaan didapati kasus CPNS Gate 2005 terkait dengan kasus CPNS tahun 2004 tanpa merinci keterkaitan antara kedua kasus tersebut dengan kasus yang lagi ditangani pihaknya sekarang ini. Hanya saja dalam pernyataan sekilas Kapolres mengatakan kaitannya tahun 2004 ada 9 orang yang lulus CPNS ternyata tak kunjung diangkat sampai sekarang
“Kasus korupsi beda dengan kasus konvensional, beda dengan kasus laporan maling ayam yang LP (laporan pengaduan) dan BB- nya (barang bukti) sudah ada, karena yang melaporkan adalah bukan yang dirugikan. Untuk dapat mengungkapnya polisi, melakukan penyelidikan selama 6 bulan, dan saya menyarankan para publik figur dimintakan harus berpikir positif thinking dan jangan berpandangan negatif dan jangan cenderung berpikiran apriori,”ujar Rudi Hartono. Karena kalau berpikiran negatif sebagai pimpinan masyarakat hasil kerjanya juga negatif karena dijajali pemikiran-pemikiran negatif.
”Kita sudah bekerja dan bertindak dalam tatanan dan prosedur hukum, ” tegas Kapolres Simalungun. Menurutnya apa yang dilakukan pihak penyidik sudah memang sangat maksimal, karena LP dibuat kira-kira minggu pertama awal Oktober 2007 dan dalam waktu kurang lebih sebulan pihak penyidik sudah memeriksa 33 orang, sementara dalam pemeriksaan tiap saksi dilakukan selama 5 jam dan hanya dilakukan oleh 2 penyidik saja. Sebelumnya Kapolres Simalungun AKBP Rudi Hartono SH SIK ketika sedang interaktif di Radio Cas FM mengaku, Senin (8/10). CPNS gate yang diadukan Jansen Napitu dari LSM Lepaskan 15 Pebruari 2007 lalu, ternyata baru diterbitkan LP-nya (laporan polisi,red) awal Oktober 2007. Walaupun begitu, dijanjikannya dalam dua minggu ke depan (berarti sekitar tanggal 22 Oktober 2007), akan diumumkan ke publik siapa saja yang menjadi pelaku alias tersangka. Berarti sebelum Rudi Hartono menjabat sebagai Kapolres Simalungun, tidak ada kemajuan (progress) yang berarti dari kasus yang diduga melibatkan pejabat teras Pemko Siantar tersebut. “Jadi mohon bersabar, beri waktu buat polisi melaksanakan tugasnya, sebab baru pekan lalu LP-nya dibuat. Kami tidak bisa diburu-buru sebab terikat dengan mekanisme dan prosedur,”terangnya waktu itu via telepon . Rudi Hartono menegaskan tidak ada intervensi politik dalam kasus CPNS tahun anggaran 2005 tersebut. “Tak ada intervensi, polisi mengerjakan tugasnya,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan apakah ada tekanan atau semacamnya. Lebih lanjut diinformasikan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap beberapa orang yang diduga terkait dengan CPNS gate. “Kalau tidak ada halangan, dalam dua minggu ke depan, akan diumumkan siapa saja yang menjadi tersangka,”ungkapnya dengan nada serius waktu itu. Ia menegaskan komitmen dirinya bersama Polres Simalungun menuntaskan kasus yang mendapat perhatian dari masyarakat Siantar tersebut. “Kami pun tidak mau berlama-lama memegang bola panas ini,”imbuhnya.
Jansen Napitu selaku pengadu yang dikonfirmasi membenarkan dirinya mengadu per 15 September 2007. Sebagai pengadu, dirinya secara proaktif mendesak polisi menuntaskan kasus tersebut. Bahkan bukti-bukti permulaan telah diserahkannya ke polisi antara lain berupa pengumuman penerimaan CPNS tahun 2005, pengumuman hasil seleksi yang diumumkan di media massa, hasil pemeriksaan Pusat Komputer USU Medan dan panitia yang dibentuk Pemko Siantar yang mencantumkan Walikota RE Siahaan sebagai penanggung jawab.(***)

Walikota RE Siahaan Datang , Sidang DPRD Bubar

7 November 2007

SIANTAR-Sidang DPRD Siantar, Selasa (6/10) sore sekitar pukul 16.00 WIB yang seharusnya melakukan pembahasan terhadap rekomendasi LKPj Walikota tahun 2006 kembali ditunda sampai malam. Anehnya, rapat dibubarkan justru ketika Walikota RE Siahaan sampai di gedung dewan. Apakah disengaja atau memang kebetulan, menjadi pertanyaan beberapa wartawan yang meliput rapat tersebut.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus), semestinya dilakukan pembahasan terhadap perbaikan LKPj walikota tersebut. Sejak pukul 14.00 WIB, pejabat Pemko sudah berdatangan ke DPRD, namun anggota dewan yang hadir masih sedikit. Akibatnya informasi yang simpang siur kapan rapat dimulai, beberapa pejabat eselon II seperti Kadis Koperasi Setia Siagian nampak meninggal kompleks DPRD. Paripurna baru digelar sekitar pukul 16.00, itu pun langsung ditutup dan ditunda untuk dibuka kembali Selasa malam.
Sikap anggota dewan yang membubarkan diri itu menjadi tanda tanya ada apa Walikota dengan DPRD Siantar saat sedang melakukan rapat. Anehnya sempat beredar kabar kedatangan walikota itu dikarenakan rapat tersebut membahas perbaikan LKPj-nya. Ketua DPRD Lingga Napitupulu saat dihubungi tentang penyebab sidang itu bubar apa ada kaitannya dengan kedatangan walikota. Ia mengatakan berhubung karena rapat DPRD belum selesai untuk mengambil kesimpulan maka sidang dilanjutkan malam harinya untuk sidang paripurna mengenai rekomendasi LKPj walikota.
“Jadi soal kedatangan walikota saya tidak tahu, mungkin dia mengira tadi sore rapat paripurna sehingga dia datang,” ujarnya. Lingga juga menjelaskan dalam hal ini tidak ada hubungan rapat DPRD bubar karena kedatangan walikota. Sementara itu Maruli Silitonga Ketua Komisi IV DPRD saat ditanya apa sidang bubar karena walikota datang menurutnya hal itu tidak benar. Justru menurutnya sidang yang dilaksanakan hari ini adalah rapat internal DPRD untuk mengambil kesimpulan terhadap rekomendasi LKPj walikota tersebut. “Jadi bukan karena walikota datang maka kita bubar, tapi karena rapat akan dilanjutkan malam, jadi istirahat dulu sebelum paripurna dimulai,” katanya. Ketika ditanya apakah kedatangan walikota RE Siahaan itu tidak diberitahu ke anggota dewan, Maruli mengatakan sesuai jadwal direncanakan paripurna dilakukan pada pukul 14.00 Wib tapi karena berhubung rapat internal belum selesai akhirnya disepakati dilanjut malam pukul 20.00 Wib. “Saya tidak tahu tapi mungkin walikota sudah diberitahu adanya perubahan dan pengunduran jadwal mungkin saja terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Pantauan, sidang malam hari sekitar 21.45 WIB, sidang paripurna dewan digelar kembali. Sekwan Mag Muis Manjerang membacakan kesimpulan DPRD atas perbaikan LKPj Walikota RE Siahaan. Menurut dewan, dalam APBD 2006 banyak anggaran tidak terealisasi seperti terminal Tanjung Pinggir, pembebasan tanah Tanjung Pinggir, pelebaran jalan Pdt Wismar Saragih, pengadaan eskalator, revisi tata ruang, penataan pedagang kakilima dan pembangunan makam umum.
DPRD menilai pengelolaan keuangan daerah tahun 2006 buruk dengan banyaknya temuan BPK. Diminta agar Walikota menindak SKPD yang tidak memenuhi target pendapatan, bantuan instansi vertikal agar lebih lebih maksimal. Lalu banyak proyek yang tak terealisasi sehingga dinyatakan surplus, padahal akibat tidak terlaksananya proyek tersebut maka dana yang diperuntukan tidak terpakai. Walikota diminta dewan agar menaati paket reformasi UU keuangan daerah. PDAM didesak direksi dan jajarannya mewujudkan visi misinya. Pemko diharapkan memberi perhatian serius untuk RSUD dr Djasamen Saragih.(***)

Perdagangan Ditetapkan Ibukota Simalungun Hataran

7 November 2007

SIMALUNGUN-Panitia Khusus (Pansus) pemekaran akhirnya ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Simalungun, Selasa (6/11) yang dihadiri seluruh anggota DPRD Simalungun dan jajaran Pemkab Simalungun.
Sekretaris pansus Ir H Iskandar Sinaga setelah selesai pertemuan mengatakan untuk penentuan batas wilayah tidak ditemukan masalah yang signifikan. Sebab mulai ditetapkan rencana pemekaran, Bagian Tapem dan Pemnag sudah meminta kepada setiap camat yang ada di daerah Simalungun melakukan sosialisasi, sehingga permasalahan yang timbul mulai dari nagori dapat ditangani.
“Kerjasama yang terjalin inilah membuat tidak ada masalah besar untuk saat ini,”ujarnya seraya menginformasikan perubahan besar tidak ada hanya dua nagori yang ada di Kecamatan Siantar yang direncanakana masuk ke Kecamatan Jorlang Hataran. Hal ini atas permintaan warga kedua nagori ini agar dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat terjangkau.
Tapa Siboro mengatakan dalam pertemuan itu, telah disepakati calon ibukota hasil pemekaran adalah Perdagangan. Hal ini ditempuh karena Perdagangan dari segala infrastruktur pemerintahan dan strategis wilayah sangat pantas. “Kabupaten Batubara direncanakan ibukotanya di Tanjung Tiram, maka berdasarkan mekanisme peraturan perundangan-undangan, Perdagangan sebagai ibukota tidak menyalahi,”ujarnya. Peraturan pemerintah nomor 129 Tahun 2000 bahwa ibukota antar daerah yang bertetangga jarak tempuhnya minimum 30 kilometer.
Masih menurut Tapa, penetapan calon ibukota daerah baru maupun daerah induk harus tersendiri dan dibedakan dengan hasil kanjian indikator variabel lainnya. Penetapan ibukota merupakan tahap yang strategis dalam kajian termasuk perekonomian, kajian infrastruktur serta kajian akademis.
Ketua Pansus Janter Sirait mengatakan pembahasan batas wilayah dengan perubahan kecamatan dan nagori telah ditetapkan dan disepakati, begitu juga halnya penetapan ibukota dan hal-hal lainnya. “Untuk agenda hari ini, telah selesai dilaksanakan, maka agenda yang akan kita kerjakan adalah pembahasan draft rencana bantuan/hibah kepada daerah kabupaten baru (Kabupaten Simalungun Hataran),”imbuhnya seraya menginformasikan hal itu akan dibahas panmus dengan eksekutif Pemda Simalungun Rabu (7/11) sekira pukul 09.00 WIB.
Menurutnya, Bupati Simalungun Drs H Tuan Zulkarnain Damanik MM beberapa waktu lalu, dirinya tidak keberatan menandatangani subsidi kepada daerah yang baru walaupun direkomendasikan sepuluh tahun.
Nampak hadir dalam rapat tersebut Drs Sariaman Saragih, Sekretaris Daerah, Drs Oberlin Hutagaol Asisten Tata Praja, Drs Jumsadi Damanik SH MHum, Asiten Ekonomi dan Pembangunan, Drs L Demansius Purba Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur, Prisdar Sitio SE, Sekretaris Dewan, Ir Latif Nasution MSi, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Drs Arsyad Husein Damanik Kepala Inspektorat.
Ir Muknir Kepala BAPPEDA serta Kepala Bagian Tata pemerintahan (Tapem) Jonni Saragih dan Kepala Bagian Pemerintahan Nagori John Kardos Purba, Camat Sidamanik Syahrul BA serta Camat Siantar Drs Jandris F Damanik dan perangkat nagori dari Kecamatan Sidamanik serta Kecamatan Jorlang Hataran.

Piliaman Masuk Pansus
DPRD Simalungun nampaknya memilih ribut karena Piliaman Simarmata tersangka terkait kasus narkoba masuk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) pemekaran daerah Simalungun. Ketua DPRD Simalungun, Syahmidun Saragih dalam membuka Rapat Paripurna ke 4 DPRD Simalungun masa persidangan III 2007 dengan agenda membahas penetapan pansus pemekaran daerah Simalungun, Selasa (6/11) di ruang rapat paripurna sesuai dengan keputusan dan mekanisme yang berlaku Kordinator dan Ketua Komisi I DPRD serta Ketua fraksi-fraksi secara otomatis menjadi anggota pansus. “Hasil pertemuan perangkat komisi I dengan pihak Pemkab Simalungun dengan kekuatan hukum rapat paripurna telah disimpulkan secara seksama bahwa Ketua DPRD Simalungun menjadi penanggungjawab yang sekaligus sebagai pembina,”ujarnya seraya membaca komposisi ke pengurusan pansus pemekaran.
Penanggungjawab/Pembina Syahmidun Saragih, Ketua Pansus Janter Siarit, dengan wakil Ojak Naibaho, Seketaris Ir Hadi Iskandar Sinaga dengan wakilnya Ir Makmur Damanik, personil komisi I yang terdiri dari Asmudi Sinaga, Rudolf Girsang, Piliaman Simarmata SH, Tapa Siboro, Ir Binar Pasaribu, Johan Arifin, Drs Nizwar serta Maren Girsang SE ditetapkan sebagai anggota Pansus dengan Ketua-Ketua Fraksi yakni Drs Aleksius Ginting dari Fraksi PDI Perjuangan, Pendeta Antoni Tondang STh dari fraksi Damai Sejahtera, Timbul Jaya Sibarani SH dari fraksi Golkar Bersatu, Burhanuddin Sinaga dari fraksi Kerakyatan, Chairul Anwar SAg dari fraksi Reformasi Pembangunan, Sarman Purba dari fraksi Nasional, dan Tirto Kesuma Naibaho dari fraksi Demokrat Persatuan.
Mendengar Piliaman Simarmata dari fraksi Golkar Bersatu menjadi anggota Pansus, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) Nasom Damanik BA ketika diminta Trans Media tanggapannya terhadap hal itu mengatakan kalau dari lubuk hati yang dalam BKD tidak sependapat Piliaman menjadi anggota Pansus karena anggota dewan dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru itu sedang dalam proses persidangan di pengadilan negeri.
“Kita tidak sependapat dengan hal itu karena dalam penandatanganan hasil kajian dan rapat pansus, Piliaman berhalangan atau hal yang lebih fatal dapat menimbulkan effeck negatif di tengah masyarakat, saya sudah katakan kepada Ketua DPRD Simalungun, akan tetapi tidak ada perubahan,”ujarnya seraya mengarahkan untuk konfirmasi kepada Syahmidun Saragih.
Ketika hal itu hendak dikonfirmasi, Ketua DPRD Simalungun Syahmidun Saragih sudah tidak berada lagi di gedung DPRD Simalungun, Jalan Sangnawaluh km 3,5 Kecamatan Siantar. Di tempat yang berbeda, Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun, Silveryando Silalahi mengatakan sangat menyesalkan keputusan dewan yang melibatkan Piliaman sebagai anggota pansus pemekaran Simalungun. “Seharusnya ketua DPRD menempuh jalur yang aman, dengan cara tidak memasukkan nama Piliaman sebagai anggota Pansus,”ujarnya.(***)

Kasus Narkoba Piliaman Cs, Tidak Akan Ditangguhkan atau Dialihkan Penahanannya

7 November 2007

SIANTAR-Kepala Seksi Intelinjen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Drs F Lomboe SH, Selasa (6/11) menegaskan pihaknya tidak akan memberikan penangguhan maupun pengalihan penahanan untuk kasus Piliaman Cs dengan alasan apapun. Sebab kepada tersangka dituduh melakukan kejahatan narkotika serta psikotropika yang merupakan musuh bangsa dan negara yang harus diberantas dan dihanguskan dari muka bumi ini.
Lomboe menyebutkan dalam kasus narkoba setiap tersangka wajib ditahan tanpa ada pengecualian siapapun dan apapun jabatannya termasuk Piliaman Simarmata, walaupun dia Anggota DPRD Simalungun baginya juga tetap berlaku peraturan tersebut.
Pengecualian penangguhan ataupun pengalihan penahanan tersebut hanya berlaku apabila, ibu, Isteri maupun anak tersangka/terdakwa meninggal dunia. Itupun bagi tersangka/terdakwa hanya diberikan waktu selama 12 jam saja dan harus dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, sedangkan bila terdakwa/tersangka dalam keadaan sakit maka baginya diberlakukan pembantaran dan hal tersebut harus ada surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, dan dokter tersebut juga tidak bisa asal buat surat keterangan tersebut tetapi harus benar-benar sakit.
Ketika ditanya tentang pelimpahan berkas perkara Piliaman Cs ke Pengadilan, Lomboe menginformasikan paling lambat dilimpahkan pada minggu depan.”Saat ini pihak kejaksaan masih sedang mempelajari berkas tersebut untuk dibuatkan Dakwaannya. Berkas tersebut tidak ada lagi kekurangannya karena sudah dinyatakan P-21,”jelasnya.
Menurutnya berkas tersebut dilakukan ‘spilit’ dan dibagi menjadi 4 berkas, antara lain Kamaludin Munte satu berkas, Togar Siburian dkk satu berkas, Wong Tjian dkk satu berkas, dan Joni Siahaan dkk satu berkas. Ketika ditanya, Piliaman masuk dalam berkas yang mana, Lomboe mengaku belum tahu.
Alasan mengapa Kamaludin dipisahkan menjadi satu berkas sendiri sebab dalam pemeriksaan tersangka mengakui barang bukti yang ditemukan di TKP miliknya dan dia yang membuangnya. Jaksa yang mengurusi kasus ini ada 4 orang yang masing-masing menjabat kasi, Drs F Lomboe SH (Kasi Intel),Heriansyah SH (Kasipidsus), RSB Simangunsong SH (Kasi Datun) dan Romulus Sitinjak SH MM (Kasipidum). Saat ini kasipidum sedang dalam pendidikan Di Jakarta, namun menurut Lomboe hal itu tidak berpengaruh karena jaksa yang menanganinya secara tim.
Saat ditanyakan apakah saat ini Piliaman Cs ada mengajukan penangguhan atau pengalihan penahanan, Lomboe menjawab belum. Kalaupun ada itu adalah tergantung atasan karena hal tersebut merupakan wewenang pimpinan tetapi biasanya untuk kasus ganja hal tersebut tidak pernah diberikan.(***)

BPK dan Poldasu Datangi Pemko Siantar

7 November 2007

SIANTAR-Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didampingi dari anggota Poldasu mendatangi Pemko Siantar, Selasa (6/10). Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa pejabat teras di ruang bawah tangga kantor Walikota. Nampak staf hilir mudik membawa dokumen keluar masuk ruangan. Pelaksana Sekda Drs James Lumbangaol yang dikonfirmasi mengatakan kedatangan tim Poldasu dan BPK tersebut untuk meneliti mengenai ketekoran kas Pemko Siantar.
“Mereka hanya menyelidiki tentang ketekoran kas pemko namun yang pastinya saya tidak tahu karena mereka mengadakan pertemuan dengan Asisten III Marihot Situmorang, untuk jelasnya tanya saja yang bersangkutan,” katanya. Marihot Situmorang yang ditemui di halaman depan kantor walikota seusai mengadakan pertemuan ketika ditanya mengenai kedatangan BPK dan Poldasu itu hanya menjawab: “sebentar ya saya jelaskan,” ujarnya sambil masuk ke kendaraan dinasnya BK 137 T dan berlalu begitu saja tanpa bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar sebab baru saja BPK melansir temuan atas keuangan Pemko Siantar yang dinyatakan disclaimer (buruk, tak jelas). Bahkan penggunaan dana dinilai tidak tepat, antara lain bantuan untuk instansi vertikal dan di dinas PU, banyak proyek 2006 yang tidak selesai dikerjakan.
Uniknya pembayaran tetap dilakukan. Begitu juga bantuan ke Parpol sebesar 304 juta dan DPRD sekitar 370 juta. Padahal sangat jelas anggaran itu sudah ditampung di bagian Kesbang Linmas sebanyak 450juta namun tetap juga dibayar Pemko. Audit BPK 2005 juga ditemukan pembayaran rekening listrik, air, telepon di sekertariat DPRD hampir Rp 237 juta dan belanja pakaian dinas DPRD sekitar 96 juta yang tidak jadi. Namun sampai sekarang pengembalian uang negara itu tidak ada.
Sebelumnya DPRD Siantar telah membentuk Pansus ketekoran kas Pemko pada 17 Oktober 2006.Hasil laporan pansus itu telah diserahkan pada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti berdasarkan temuan dari pansus tersebut. Sedangkan Marisi Jujur Sirait, mantan ketua pansus ketekoran kas Pemko saat dihubungi secara terpisah tidak mengetahui adanya tim BPK dan Poldasu di Pemko Siantar. “Saya tidak tahu akan kedatangan mereka, karena saya lagi mengikuti rapat di DPRD,” jelasnya singkat.(***)


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.