SIANTAR-Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didampingi dari anggota Poldasu mendatangi Pemko Siantar, Selasa (6/10). Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa pejabat teras di ruang bawah tangga kantor Walikota. Nampak staf hilir mudik membawa dokumen keluar masuk ruangan. Pelaksana Sekda Drs James Lumbangaol yang dikonfirmasi mengatakan kedatangan tim Poldasu dan BPK tersebut untuk meneliti mengenai ketekoran kas Pemko Siantar.
“Mereka hanya menyelidiki tentang ketekoran kas pemko namun yang pastinya saya tidak tahu karena mereka mengadakan pertemuan dengan Asisten III Marihot Situmorang, untuk jelasnya tanya saja yang bersangkutan,” katanya. Marihot Situmorang yang ditemui di halaman depan kantor walikota seusai mengadakan pertemuan ketika ditanya mengenai kedatangan BPK dan Poldasu itu hanya menjawab: “sebentar ya saya jelaskan,” ujarnya sambil masuk ke kendaraan dinasnya BK 137 T dan berlalu begitu saja tanpa bersedia memberikan keterangan lebih lanjut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar sebab baru saja BPK melansir temuan atas keuangan Pemko Siantar yang dinyatakan disclaimer (buruk, tak jelas). Bahkan penggunaan dana dinilai tidak tepat, antara lain bantuan untuk instansi vertikal dan di dinas PU, banyak proyek 2006 yang tidak selesai dikerjakan.
Uniknya pembayaran tetap dilakukan. Begitu juga bantuan ke Parpol sebesar 304 juta dan DPRD sekitar 370 juta. Padahal sangat jelas anggaran itu sudah ditampung di bagian Kesbang Linmas sebanyak 450juta namun tetap juga dibayar Pemko. Audit BPK 2005 juga ditemukan pembayaran rekening listrik, air, telepon di sekertariat DPRD hampir Rp 237 juta dan belanja pakaian dinas DPRD sekitar 96 juta yang tidak jadi. Namun sampai sekarang pengembalian uang negara itu tidak ada.
Sebelumnya DPRD Siantar telah membentuk Pansus ketekoran kas Pemko pada 17 Oktober 2006.Hasil laporan pansus itu telah diserahkan pada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti berdasarkan temuan dari pansus tersebut. Sedangkan Marisi Jujur Sirait, mantan ketua pansus ketekoran kas Pemko saat dihubungi secara terpisah tidak mengetahui adanya tim BPK dan Poldasu di Pemko Siantar. “Saya tidak tahu akan kedatangan mereka, karena saya lagi mengikuti rapat di DPRD,” jelasnya singkat.(***)
