SIANTAR-Perbaikan LKPj Walikota RE Siahaan tahun 2006 dinilai tidak dilakukan secara serius dan bertanggung jawab. Ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan, Selasa malam (6/10). Sidang yang dimulai sekitar pukul 21.45 Wib itu dipimpin Ketua DPRD Lingga Napitupulu Bc.Eng, Wakil Ketua Ir Saud Simanjuntak dan Syirwan Hazzly Nasution dan diikuti 20 orang anggota DPRD yang hadir.
Tampak hadir Walikota Ir RE Siahaan, Pelaksana Sekda Drs James Lumbangaol, para asisten, Kepala Dinas dan Kabag. Sidang yang berlangsung sekitar lima belas menit itu hanya membacakan hasil rekomendasi terhadap LKPj walikota. Sebelumnya DPRD pada 14 September 2007 telah meminta walikota untuk mengadakan perbaikan LKPj yang telah disampaikan. Ada beberapa point dalam penyampaian LKPj itu dirasa kurang lengkap.
Namun sampai rekomendasi yang diberikan oleh DPRD tersebut dilakukan, Pemko belum juga menyerahkan perbaikan LKPj yang diminta oleh DPRD. Paripurna kali ini merupakan kelanjutan rapat internal DPRD terhadap rekomendasi perbaikan LKPj. Acara sempat molor dari waktu yang ditentukan bahkan eksekutif harus menunggu beberapa jam sebelum putusan DPRD final.
Hasil rekomendasi itu dibacakan langsung oleh Sekwan Mag Muis Manjerang. Dalam hasil rekomendasi itu DPRD menyoroti lima hal, yakni kebijakan umum anggaran pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemrintahan untuk ditindaklanjuti walikota.
“Rekomendasi ini diberikan setelah menelaah dokumen LKPj dan peninjauan lapangan oleh tim yang dibentuk oleh DPRD Siantar,” katanya. Dalam kebijakan umum pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD 2006, DPRD menilai banyak program kebijakan yang tidak terealisasi walaupun anggarannya telah disetujui. Contohnya optimalisasi terminal Tanjung Pinggir, penyelesaian pembebasan tanah Tanjung Pinggir, pelebaran jalan Pdt.J.Wismar Saragih, revisi tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana untuk SMA Negeri 5, perubahan peruntukan daerah pertanian jadi pemukiman, pembangunan eskalator dan rusunawa (rumah susun sewa), penataan pedagang kaki lima dan taman bunga serta pembangunan tempat pemakaman umum.
Sementara itu mengenai pengelolaan keuangan daerah, DPRD menilai sangat buruk hal ini sesuai dengan temuan BPK. Diminta juga pada walikota agar menindak SKPD-SKPD yang tidak memenuhi target pendapatan agar ditindak tegas. “Agar walikota melaukan perhatian intensif mengenai bantuan keuangan harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan jangan seperti tahun-tahun yang lalu serta menaati paket UU reformasi keuangan negara,” jelas Muis. Lebihlanjut Muis membaca surplus anggaran harus sesuai dengan prinsip anggaran dan tidak terjadi selama ini dikatakan surplus anggaran padahal banyak proyek dari program SKPD yang tidak terealisasi. Menyangkut desentralisasi DPRD meminta walikota agar meningkatkan kinerjanya karena banyaknya program SKPD yang tidak terlaksana ditambah temuan proyek di lapangan yang dikerjakan melewati tahun anggaran 2006.
Selain itu DPRD juga meminta agar jajaran direksi PDAM Tirtauli mewujudkan visi dan misinya serta perhatian serius walikota khusus untuk jasa medik di RSU Djasamen Saragih. Sedangkan tugas pembantuan yang masih banyak belum terlaksana agar ditindaklanjuti walikota. Terkait tugas umum pemerintahan diminta agar segera merealisasikan tukar menukar SMA Negeri 4 dan ruilslag RSUD kota Siantar.
Selesai pembacaan rekomendasi dilanjutkan penandatangan rekomendasi oleh pimpinan dewan dan diserahkan pada walikota. Sebelum penyerahan ada beberapa anggota dewan yang minta jaminan apakah hasil rekomendasi itu tidak akan dirombak seperti perbaikan DPRD kemarin dan penyerahan disertai surat pengantar resmi dari DPRD. Menanggapi hal itu Lingga mengatakan bahwa hasil rekomendasi itu tidak satupun akan dirubah dan sesuai dengan hasil rapat internal DPRD.(***)
